Itu disajikan Presiden DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira kepada wartawan setelah menyelesaikan diskusi publik yang berjudul-"MPR kembali akan menjadi amandemen konstitusi? "Di gado-gado Boplo, daerah Cikini Raya, Jakarta Pusat.
Andreas menjawab dalam lelucon untuk pertanyaan kru media yang bertanya tentang masalah partai surya Paloh, yang akan menjadi oposisi terhadap pemerintah baru
"Apakah Nasdem bersedia menolak?" kata Andreas untuk menjawab pertanyaan wartawan.
Kemudian diketahui bahwa hubungan Nasdem dengan PDIP kurang harmonis. Hal ini dapat dilihat dengan dua pertemuan di Gondangdia dipimpin oleh surya Paloh.
Dua pertemuan di Gondangdia dipanggil untuk menjawab pertemuan tersebut.
Andreas mengatakan dia masih menghormati Nasdem untuk menentukan sikapnya. Saya akan memilih untuk menolak atau tetap dengan PDIP dalam pemerintahan.
"Ya, tidak. Tapi ini adalah pilihan mereka, jika Anda mau,-kata anggota DPR ini.
Hal ini dapat digunakan sebagai alat politik, Nasdem menegaskan posisi Jaksa Agung.
Partai NasDem tampaknya bertekad untuk memperkuat posisi Jaksa Agung di Volume II Presiden Joko Widodo. Partai surya Paloh menginginkan posisi tetap. Dalam hal ini, pengamat politik dan ahli hukum Refly Harun mengatakan bahwa mereka sangat tidak setuju tinggal jika posisi Jaksa Agung diberikan kepada partai politik.
"Menteri di bidang penegakan hukum harus, Jaksa Agung, termasuk KAPOLRI harus diberikan kepada yang merdeka," katanya ketika itu terjadi setelah menyelesaikan pembahasan di gado-gado Boplo, Cikini. Menurut Refly, Indonesia membutuhkan penegakan hukum netral.
"Jika telah diberikan kepada partai politik, itu bisa menjadi alat untuk Partai politiknya. Itu rahasia umum. Seperti di tulang kemaluan ada keyakinan bahwa posisi Jaksa Agung digunakan untuk tujuan politik,-"katanya. Dijelaskan.
Meskipun Jaksa Agung secara resmi berhenti atau mengundurkan diri dari Partai politiknya, ia akan tetap berpengaruh secara informal.
"Mendengarkan, jika tidak ada pengaruh, hal ini tidak mungkin bahwa Nasdem akan ditentukan. NasDem pasti akan berpikir jika ia tidak memberikan partainya, mencobanya, "" kata Refly. Anggota Dewan khusus partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, juga menolak untuk secara eksplisit mengisi kantor Kejaksaan Agung dengan para profesional, karena ia mengatakan bahwa masalah Jaksa Agung dalam konteks Indonesia adalah Kantor politik.
